Bagaimana Mengukur Minat Baca Jika Dipetakan Saja Belum?

Minat dan budaya baca masyarakat di Jawa Barat (Jabar) belum terpetakan secara keseluruhan. Akibatnya, tak adanya gambaran yang jelas mengenai kondisi tersebut. Hal ini, tentu akan menyulitkan dalam hal arah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan budaya baca itu sendiri.

Berdasarkan penelitian Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP untuk melek huruf pada tahun 2002 menempatkan Indonesia pada posisi 110 dari 173 negara. Sementara pada tahun 2011 Indonesia menempati posisi 124 dari 187 negara. Padahal, membaca pada era globalisasi informasi ini merupakan suatu keharusan yang mendasar untuk membentuk perilaku seseorang.

Dengan membaca seseorang dapat menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan serta kebudayaan. Tetapi tanpa adanya minat, orang tidak akan tertarik untuk membaca. Minat merupakan faktor yang sangat penting yang ada dalam diri setiap manusia.

Meskipun motivasinya sangat kuat, tetapi jika minat tidak ada tentu kita tidak akan melakukan sesuatu yang dimotivasikan pada kita. Masalah minat baca di Indonesia khususnya di Jawa Barat telah banyak dibahas melalui tulisan, seminar, workshop dan dibicarakan di berbagai media. Namun, pada kenyatannya, masyarakat kita masih berada pada urutan ke-6 dibawah Malaysia.

Maka dari itu, untuk meningkatkan optimalisasi budaya baca khususnya masyarakat Jawa Barat, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (Bapusipda), telah melaksanakan sosialisasi hasil pemetaan budaya baca masyarakat di empat wilayah dan enam kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Pemetaan ini, dapat dijadikan input dalam merumuskan strategi program dan kegiatan dalam peningkatan pemberdayaan kegemaran membaca masyarakat,"kata Kepala Bapusipda Jabar, Enny Heryani Ratnasari Soebari.

Pemetaan ini, nantinya diharapkan tak hanya di enam kabupaten saja, tapi juga 20 kabupaten sisanya. "Kami akan mengajukan 20 kabupaten di tahun 2013, agar datanya representatif,"ujar Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Budaya Baca, Dr. Ida Wahida Hidayati.

Menurut tim pemetaan dari Universitas Padjajaran, Dr. H. Rohanda, M.Si, pemetaan yang dilakukan di Kabupaten Bogor, Cianjur, Subang, Tasikmalaya, Sumedang dan Cirebon ini menghasilkan beberapa kondisi yang ada di masyarakat Jabar. "Pada umumnya, masyarakat Jabar membaca untuk menambah wawasan dan pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memecahkan masalah dan untuk mengisi waktu senggang sebagai hiburan atau rekreasi,"katanya.

Pemetaan yang diambil dari sampel 300 orang di enam kabupaten itu juga mengungkap bahwa durasi membaca masyarakat Jabar berkisar antara 30-40 menit dalam sehari, dengan media yang dibacanya berupa buku dan surat kabar, sedangkan majalah jarang mereka baca karena sulit di peroleh.

"Frekuensi kunjungan ke perpustakaan terutama ke perpustakaan desa dan taman bacaan adalah tiga kali dalam seminggu dengan jumlah media yang dibaca 1-4 buah. Sumber bacaan yang menjadi favorit adalah buku dan surat kabar,"jelasnya.

Sementara dalam hal penyediaan infrastruktur membaca, masih sangat minim. Toko buku dan penerbit hanya tersebar di kota-kota besar seperti Kota Bandung, Kota Bogor, Bekasi, dan Cirebon. Sedangkan di kota kabupaten masih jarang kalau pun ada jumlahnya tidak lebih dari lima buah.

"Hal ini tentu menyulitkan masyarakat memperoleh bahan bacaan. Selain itu, harga buku dan bacaan lainnya dianggap mahal,"ungkapnya.

Sementara ketersediaan sumber informasi perpustakaan umum sampai tingkat desa, perpustakaan sekolah sudah tersedia mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi. Hanya tingkat penggunaannya masih banyak yang belum maksimal.

"Perpustakaan komunitas, rumah baca, rumah singgah, kafe, mall dan layanan publik lainnya seperti motor pintar untuk kegiatan membaca hanya ada dikota besar atau kota kabupaten. Padahal, masyarakat Jabar mayoritas tinggal di pedesaan. Sehingga layanan publik seperti itu tidak dapat terpanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat,"ujarnya.

Sementara itu, lembaga pendidikan umum mulai dari TK, SD, SMP, SMA dan SMK sampai Perguruan Tinggi hanya lima persen yang memiliki perpustakaan yang memadai. "Lembaga pendidikan dengan berbasis agama yang diselenggarakan oleh kementrian agama seperti Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah serta diniyah kondisinya masih belum memenuhi standard, baik dari segi koleksi, mebeulair, ruangan dan staf pengelolanya,"katanya.

Menurut Rohanda, pengelolaannya biasanya dikerjakan oleh guru bidang studi bukan oleh pustakawan. Kondisi ini mempunyai dampak terhadap kondisi budaya baca menjadi rendah karena sarana penunjang ke arah tersebut belum memadai. Dukungan berupa regulasi dan legalisasi di daerah tersebut masih lemah.

"Pemerintah Kabupaten dan kota banyak yang belum memiliki peraturan daerah sendiri secara khusus yang mengatur mengenai pengembangan budaya baca atau yang memiliki peraturan tentang peran perpustakaan dalam mendukung tercapainya budaya baca,"katanya.

Oleh karena itu, pemerintah wajib meningkatkan budaya baca masyarakat dengan mengeluarkan kebijakan pendirian saran membaca seperti pembangunan gedung perpustakaan sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, dan madrasah, menambah koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan pembaca melalui APBD.

"Pendirian perpustakaan Desa dan penambahan perpustakaan keliling serta titik-titik layanan untuk setiap kabupaten/ kota, hal tersebut untuk menunjang dan mendekatkan media bacaan kepada masyarakat,"ungkapnya.

Kebijakan lain misalnya melalui pembentukan organisasi-organisasi pemerintahan dalam rangka memotivasi masyarakat membaca melalui Gerakan Pembinaan Minat Baca juga dapat melalui pendirian taman bacaan masyarakat bekerjasama dengan Dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan Kota dapat pula dilakukan.